 |
| Puluhan Emak-emak Datangi Kantor Bupati Aceh Tamiang. (foto: Suarakalbar.co.id) |
Mereka merasa pembagian tidak adil dan tidak merata. Emak-emak itu mengaku hingga kini tidak pernah menerima BLT baik yang bersumber dari kementerian maupun dari dana desa.
Selain itu, mereka menduga banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Kami datang kemari untuk meminta kejelasan dari Bapak Bupati Aceh Tamiang Mekanisne yang mendapatkan Bantuan Bansos BLT," ujar Sri (36), salah seorang Ibu yang ikut Aksi di kantor Bupati Aceh Tamiang Selasa.
"Pihak Kepala desa juga ketika ditanya jawabannya seperti lempar bola. karena kami jenuh kami datangi kantor Bupati untuk mempertanyakan langsung terkait Bansos BLT. Kami sudah tanya baik-baik, tapi kami lihat Datok mengarah ke Bupati tanya langsung bagaimana Mekanisme yang mendapatkan bantuan BLT makanya kami kekantor bupati,"tambah Sri.
Ironisnya, kedatangan emak-emak itu diabaikan, tidak terlihat sama sekali pihak pejabat untuk menemui mereka.
Kepala Desa Kampung Babo, Paimin saat dikonfirmasi menjelaskan, persoalan tersebut berawal ketika sebagian warga meminta dana BLT yang bersumber dari dana desa (DD) dibagi rata.
Menurut Paimin, dirinya tidak bisa memenuhi permintaan itu karena bertentangan dengan aturan.
"Secara aturan tidak dibenarkan seperti itu, karena terjadi tumpang tindih. Warga yang sudah mendapat bantuan dari program lain tidak dibenarkan mendapat bantuan BLT,” katanya.
Paimin merincikan, awalnya ada 123 KK yang diajukan masuk dalam daftar penerima BLT. Namun setelah melalui verifikasi jumlah penerima manfaat menciut menjadi 76 KK.
Menurutnya, sebagian besar warga tersebut sudah mendapat bantuan PKH. “Saya sudah menjelaskan kepada warga, tapi mereka tidak mau terima,”ungkapnya.
Sumber: Suarakalbar.co.id
